Pesona Ekonomi Digital Dan Pemilih Milenial
Foto: istimewaJakarta -Pesona capaian di sektor ekonomi digital yakni monumen terbaik kaleidoskop empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Gemuruh industri digital tumbuh memukau. Paling kinclong di antara semua sektor. Menyitir data Kementerian Perindustrian, ekonomi digital mencatat pertumbuhan 9,98 hingga 10,7 persen per tahun dalam enam tahun terakhir. Artinya, torehan itu dua kali lipat pertumbuhan ekonomi nasional.
Eskalasi pertumbuhan ekonomi digital membuat inklusi ekonomi. Ratusan ribu peluang bisnis anyar terbuka. Jutaan lapangan kerja berhasil diciptakan. Riset Michael Page pada 2016 bahkan mencatat serapan tenaga industri digital tumbuh 60 persen per tahun. Hingga 2025, ekonomi digital dipercaya bisa membuat 3,7 juta lapangan kerja. Bila jaringan broadband serat optikPalapa Ring Timur beroperasi final 2018 sesuai sasaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi digital dipastikan mendapat injeksi energi kuantum.
Tak berlebihan rasanya jikalau industri digital digadang-gadang sebagai kunci pertumbuhan banyak sekali sektor industri. Pertumbuhan ekonomi nasional bahkan diprediksi bertumpu pada industri digital. World Market Monitor memperkirakan ekonomi digital menyumbang 9,5 persen PDB pada 2025. Angka itu mungkin terbilang konservatif dibanding ambisi pemerintah yang menargetkan donasi ekonomi digital terhadap PDB sebesar 22 persen.
Berbagai statistik ihwal capaian dan ramalan yang memotret ekonomi digital menabur optimisme. Tidak ada yang menyangsikan bagaimana kuatnya primadona industri digital sehingga bisa menarik banyak sekali pelaku bisnis dari tingkat lokal hingga konglomerasi global untuk melabuhkan sauh bisnis digitalnya negeri ini. Masyarakat, terutama dipelopori oleh generasi milenial bahkan berada di garda terdepan menghela industri digital. Daya pikat ekonomi digital merupakan instrumen betapa besar cita-cita yang diletakkan di bahu industri anyar ini.
Terbukti, industri digital tidak butuh waktu usang untuk melahirkan miiarder dan triiuner baru. Istimewanya, mereka tiba dari kalangan belum dewasa muda. Kaum muda tajir ini bukan mewarisi kekayaan dari konglomerasi bisnis orangtua mereka. Namun, menuai berkah ekonomi digital yang lingkungan bisnisnya telah diformat akseleratif dengan banyak sekali regulasi dan kebijakan.
Bahkan dalam rentang tiga tahun terakhir, Indonesia berhasil melahirkan empat startup "Unicorn" . Mahkota gelar yang diberikan kepada perusahaan rintisan dengan valuasi di atas 1 miiar dolar AS atau setara Rp 15,2 triliun. Di singgasana itu ada GoJek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika bahkan menargetkan Indonesia punya 44 "Unicorn" lagi hingga 2020.
Target yang berdasarkan saya amat realistis untuk dicapai, mengacu pada positioning industri digital ketika ini. Dukungan pemerintah sudah terperinci dan konkret, sambutan pasar amat antusias, kucuran dana venture capitalist juga amat deras. Ringkasnya, lingkungan industri digital di Indonesia sudah on the track.
Untuk fasilitas memulai startup, Indonesia bahkan mendapat banyak pujian. Indonesia berada di peringkat 6 negara yang paling produktif melahirkan startup. Indonesia juga dinobatkan sebagai Global Digital Hub, di mana lingkungan bisnis di Indonesia amat mendukung industri digital. Menurut riset Young & Rubicam dan Wharton School of the University of Pennsylvania, Indonesia yakni satu dari 12 of The Most Startup Friendly Countries.
Apresiasi yang tinggi terhadap ekonomi digital di Indonesia tidak lepas dari besarnya perhatian pemerintah. Ekonomi digital diberi lampu hijau dan karpet merah sekaligus. Konsiderasi ikhtiar pemerintah mendorong laju industri digital tertuang dalam Road Map Ecommerce Indonesia 2017-2019 di mana Indonesia digadang-gadang jadi jawara ekonomi digital di Asia Tenggara. Peta jalan itu menabur optimisme batapa masa depan ekonomi Indonesia akan bertumpu di ekonomi digital.
Kendati ekonomi digital sarat dengan prestasi membanggakan, capaian empat tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK di sektor ekonomi secara umum memang tak sepi dari perdebatan. Berbagai gosip ekonomi sektoral jadi santapan kritik dan sudah niscaya jadi amunisi kelompok oposisi untuk menyerang pemerintah. Mulai dari capaian pertumbuhan ekonomi di bawah target, tingkat inflasi yang menghipnotis daya beli, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur. Yang paling anyar dan panas tentu saja perdebatan soal nilai tukar rupiah. Namun, semua sektor yang disorot oleh kelompok kontra pemerintah itu tidak ada apa-apanya jikalau dibanding dengan langkah maju ekonomi digital.
Dampak Elektoral
Pertanyaannya, adakah electoral benefit yang dituai oleh pemerintah dan juga partai-partai pendukung pemerintah dari kinerja kinclong ekonomi digital tersebut? Pertanyaan ini menarik diketengahkan dan dianalisis lebih jauh memasuki tahun politik. Sebab kurang absah rasanya berbicara mengenai kinerja pemerintah tanpa disangkutpautkan dengan pesta demokrasi yang digelar pada 2019 mendatang. Pemilu dan Pilpres 2019 merupakan momentum bagi rakyat untuk mengevaluasi lima tahun kepemimpinan pasangan Jokowi-JK. Juga, jadi ajang legitimasi bagi petahana untuk melanjutkan ke periode berikutnya, atau cukup hingga di sini saja.
Menilik secara spesifik kinerja di sektor ekonomi digital, sepertinya kita semua nyaris satu kata bahwa kinerja pemerintah sudah memuaskan. Menjawab ekspektasi banyak sekali kalangan, jikalau tidak mau dikatakan "pencapaian yang amat luar biasa". Kalau begitu, secara logis tentu ada dampak elektoral dari prestasi di sektor ekonomi digital ini. Seperti juga derma arus bawah yang menguat seiring pertambahan anggaran sosial yang dikucurkan pemerintah.
Temuan menarik yang bisa memandu kita menjawab dampak elektoral ekonomi digital ini tiba dari survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis belum usang ini. Menurut survei tersebut, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin paling terkenal di kalangan milenial. Tingkat elektabilitasnya juga berada di posisi tertinggi. Senada, survei CSIS final 2017 yang kemudian juga memotret optimisme 82,5 persen milenial terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan pembangunan. Sebanyak 75,3 persen menilai pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara di kalangan parpol, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang paling terkenal bagi milenial. PDIP jauh meninggalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang justru berada di posisi terbawah meski paling getol mem-branding diri sebagai partainya anak muda. Positioning PDIP di kalangan milenial ini tentu saja mengejutkan. Sebab, secara simbolik PDIP tidak termasuk parpol yang latah mencap diri sebagai partai yang bersahabat dengan generasi milenial.
Temuan riset tersebut bekerjsama menyanggah cap atributif yang kerap dilekatkan ke kaum milenial. Tampaknya, ini pengecualian bagi milenial Indonesia yang masih dipengaruhi oleh latar sosio-kultural yang besar lengan berkuasa dan sarat perilaku respek serta apresiatif.
Bila kita percaya bahwa ekonomi digital identik dengan milenial, dan milenial yakni populasi yang kenyang dengan segala macam informasi sehingga logis dalam memilih perilaku politik, maka sanggup ditarik kesimpulan bahwa pesona ekonomi digital telah memikat pemilih milenial dalam menilai Jokowi. PDIP yang diasosiasikan mempunyai kedekatan besar lengan berkuasa dengan Presiden Jokowi turut menuai apresiasi dari pemilih milenial yang paling banyak menjadi pelaku ekonomi digital.
Berbagai catatan di atas merupakan pegangan bagi pemerintah dan partai pendukung, terutama PDIP untuk memastikan derma dari pemilih milenial di pesta demokrasi tahun depan. Ekonomi digital yakni kawasan belum dewasa milenial bergumul sehari-hari. Intensitas kehadiran pemerintah dan parpol pendukung yang dirasakan oleh kaum milenial tentu saja bakal menuai apresiasi. Termasuk dikonversi menjadi laba elektoral.
Jusman Dalle Direktur Eksekutif Tali Foundation dan praktisi ekonomi digital