Ibu Kota Gres Dan Proteksi Layanan Transportasi
Desain ibu kota gres (Foto: Kementerian PUPR)Jakarta -Senin, 26 Agustus Presiden Joko Widodo mengumumkan planning pemindahan ibu kota negara, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebagian berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Samboja) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku). Alasan pemindahan ibu kota disebabkan beban Kota Jakarta dinilai sudah cukup berat sebagai sentra acara bisnis, pemerintahan, dan jasa. Dampak positif sudah menjadikan duduk kasus kepadatan dan kemacetan kemudian lintas parah (butuh 3-5 jam untuk pulang-pergi di Jakarta), kerugian ekonomi efek kemacetan, polusi udara tinggi, pencemaran air sudah parah, rawan gempa. Di samping itu beban Pulau Jawa semakin berat dengan duduk kasus kepadatan penduduk (54 persen dari total penduduk Indonesia).
Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan, pilihan pada Provinsi Kalimantan Timur tampak relatif lebih unggul dalam hal ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung. Wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sudah usang terhubung jalan nasional dan tidak usang lagi akan beroperasi Tol Samarinda-Balikpapan (99,35 kilometer).
Provinsi Kalimantan Timur sudah mempunyai dua bandara, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda yang gres beroperasi 24 Mei 2018. Sudah tersedia pula Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam.
Sekarang sedang dikerjakan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemajuan pekerjaan sampai Agustus 2019 sudah mencapai 68 persen, diprediksi tamat 2021. Jika sudah terhubung, jarak perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 km dan waktu tempuh sanggup satu jam.
Juga tengah dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer. Tol ini menyediakan dua lajur untuk sepeda motor. Tol Teluk Balikpapan nantinya akan terhubung dengan Tol Samarinda-Balikpapan dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.
Di ibu kota gres sanggup dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang (urban planning) dengan perencanaan transportasi (transport planning). Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi ibarat yang selama ini berlangsung. Artinya, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda, dan angkutan umum. Kendaraan bermotor listrik sanggup didorong wajib dipakai di tempat ibu kota yang gres ini.
Fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (seperti pejalan kaki dan pesepeda) harus lebar yang dilindungi pohon peneduh. Jalur sepeda tidak disatukan dengan jalur kendaraan bermotor, terkecuali diberikan pembatas fisik, tidak hanya berupa lajur sepeda (bike lane) saja. Demikian pula penyediaan layanan sarana transportasi umum yang humanis sudah harus direncanakan dengan matang.
Paling tidak untuk tahap awal sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, dengan bus umum yang paling gampang dan murah untuk diwujudkan. Tidak perlu lajur khusus, ibarat busway, cukup bus lane (lajur bus). Berikutnya, secara sedikit demi sedikit dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT).
Para pejabat negara diupayakan minim menggunakan kendaraan dinas. Pejabat negara sanggup menggunakan kendaraan dinas hanya keluar ibukota negara untuk kegiatan kunjungan ke daerah. Jika hanya perjalanan masih di dalam komplek perkantoran forum negara diupayakan menggunakan transportasi umum yang ada.
Terlebih nantinya jarak rumah dinas pejabat negara dengan kantor forum negara dibangun tidak berjauhan dan antarkantor forum negara berada dalam satu kawasan. Negara sanggup menghemat anggaran dari sisi operasional kendaraan dinas.
Supaya mobilitas lebih efisien, sistem jaringan transportasi harus terintegrasi antara tempat inti sentra pemerintahan, ibarat istana, kantor forum negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), taman budaya, botanical garden, tempat inti ibu kota negara (seperti perumahan ASN/TNI/Polri, diplomatic compound, akomodasi pendidikan dan kesehatan, sentra perbelanjaan). Juga dengan tempat perluasan, ibarat national park, konservasi orang utan/kebun binatang, klaster permukiman non ASN, bandara, pelabuhan, angkutan sungai, wilayah kota Balikpapan dan Samarinda, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta wilayah provinsi sekitarnya.
Jaringan jalan rel di kedua bandara perlu direncanakan dan sanggup diwujudkan. Jaringan rel tersebut sekaligus sanggup menghubungkan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang melewati ibu kota negara. Penataan transportasi secara keseluruhan di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilakukan untuk mendukung acara ibu kota negara yang baru.
Menata Angkutan Sungai
Pemilihan ibu kota gres di Kaltim merupakan peluang menata angkutan sungai di Sungai Mahakam (panjang 900 km). Selama ini, keberadaan angkutan sungai kurang sanggup perhatian. Musim kemarau tiba, angkutan sungai ke pedalaman terhambat. Debit air dangkal, kapal sulit berlayar. Diperlukan modernisasi teknologi kapal dan dukungan subsidi operasional untuk keberlangsungan. Angkutan sungai tidak hanya angkut penumpang juga ada logistik kebutuhan masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai.
Nantinya, mobilitas penduduk menggunakan transportasi bahari dari Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan akan semakin banyak menuju Kalimantan Timur. Layanan operasional kapal bahari harus dibenahi. Tidak ibarat sekarang, keselamatan kapal bahari cukup memprihatinkan. Pembenahan layanan juga harus dilakukan di pelabuhan.
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dibutuhkan sanggup mempercepat pengembangan wilayah di sepanjang jalan paralel perbatasan di Kalimantan (1.755 km) yang hampir tamat dibangun. Ibu kota negara yang gres harus disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan.
Djoko Setijowarno akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
Tulisan ini yakni kiriman dari pembaca detik, isi dari goresan pena di luar tanggung jawab redaksi. Ingin menciptakan goresan pena kau sendiri? Klik di sini sekarang!
Sumber detik.com