Data Penduduk Manual, Itu Biang Masalahnya!
DATA PENDUDUK MANUAL, ITU BIANG MASALAHNYA!
Sidang MK menjadi kawasan membawa semua tumpukan problem yang tidak mau diselesaikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu semenjak awal.. dan semua bermula dari e-KTP (KTP Elektronik).
E-KTP itu proyek pemerintah SB Yudhoyono dimulai semenjak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 2009. Direncanakan digunakan pemilu 2014 tapi hingga pemilu 2019 tidak kunjung dipakai. Semua yang manual dalam jumlah besar itu berpotensi curang.
Makara jikalau KPU gembira berargumen bahwa pemilu 2019 itu manual, justru itu masalahnya. Dan orang-orang curang itu tau, dari kubu manapun dia, bahwa syarat sebuah kecurangan massif yaitu bikin data base penduduk manual. Itu yang terjadi sekarang.
Pertanyaanya, “Siapa yang mencetak E-KTP gagal dilaksanakan dalam periode panjang 2 presiden ini?”.
Nah jikalau ada yang dapat jawab, ia akan tau siapa gotong royong yang menghendaki negara ini pemilunya tetap dikendalikan dengan curang.
Saya sering kritik KPK alasannya tidak mau melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terkait E-KTP ini. Penegak aturan berhenti pada peserta anutan dana.
Padahal, yang paling ancaman yaitu orang yang menghentikan terselenggaranya Single Identity Number (SIN).
Sebab jikalau SIN E-KTP diberlakukan, maka berhentilah pemalsuan KTP, paspor, dan semua jenis identitas. Berhentilah semua kecurangan dan kriminalitas; trafficking, pekerja illegal, penipuan bank, dll. Termasuk yang terbesar yaitu kecurangan pemilu.
Waktu bang Sandiaga Uno mengangkat kartu E-KTP dalam sebuah debat, maka itulah akad revolusioner yang ditawarkan seorang calon. Sebab saya punya dugaan, jikalau masih ada yang memelihara kejahatan, pemalsuan dan kecurangan di sini maka syaratnya yaitu proyek ini diambangkan.
Sekarang, apa yang kita dapat andalkan dari persidangan MK yang mendebarkan ini? Entahlah. Tapi akar dari semua problem yaitu E-KTP.
Seandainya ada 1 saja yang dapat kita selesaikan, yaitu tuntaskan digitalisasi identitas penduduk. Itu saja. Kedepan kecurangan tak ada lagi.
Kalau ada yang belum tau bagaimana E-KTP menjadi sumber kecurangan, nanti kita bahas. Beberapa wawancara saya pernah membahas problem ini. Saya pernah usulkan Pansus Angket E-KTP dan Pansus Angket Pemilu tapi ditolak.
(Twitter @Fahrihamzah 20/6/2019)
sumber PORTAL ISLAM