Riset: Indonesia Membisu Soal Uighur Sebab Investasi China
[PORTAL-ISLAM.ID] Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menyatakan perilaku pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sampai sekarang masih 'bungkam' atas dugaan pelanggaran hak asasi insan terhadap etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang berkaitan dengan urusan ekonomi. Menurut analisis mereka, salah satu faktor utama ialah dugaan ketergantungan Indonesia terhadap modal dari China yang cukup besar.
Dalam laporan terbarunya yang berjudul Explaining Indonesia's Silence on the Uyghur Issue yang diterima CNNIndonesia.com, IPAC menuturkan "China ialah kawan dagang terbesar dan juga investor kedua terbesar" Indonesia.
Hal itu disebut menambah keengganan Indonesia bersilang pendapat China dengan dalam permasalahan Uighur.
"Fakta bahwa China ialah kawan dagang terbesar Indonesia dan juga investor kedua terbesar kita menambah keengganan (Indonesia) untuk mengangkat (isu Uighur)," suara laporan terbaru IPAC yang dirilis pada Kamis (20/6/2019) kemarin.
Lembaga think tank itu menganggap Indonesia melihat masih banyak hal prioritas dan strategis lain yang terkait hubungan mereka dengan China, ketimbang mempermasalahkan hak asasi manusia. Beberapa gosip strategis yang menjadi fokus Indonesia-China selama ini yakni menyerupai sengketa Laut China Selatan dan proyek Sabuk dan Jalan Ekonomi (Belt and Road Initiative).
Selain itu, berdasarkan analisis IPAC semenjak awal Indonesia juga melihat gosip Uighur sebagai gosip politik domestik China terkait separatisme, dan tidak dilihat sebagai pelanggaran HAM.
Dalam laporannya, IPAC membandingkan cara Indonesia merespons gosip Uighur dengan krisis kemanusiaan yang menargetkan suku minoritas Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Berbeda dengan gosip Uighur, IPAC menganggap Jokowi lebih "leluasa bergerak" dalam merespons krisis Rohingya alasannya ialah gosip tersebut berkaitan dengan Myanmar, sesama anggota ASEAN yang pengaruhnya tidak lebih besar dari Indonesia.
"Krisis yang terjadi dengan Myanmar-sesama negara ASEAN yang lebih kecil dan secara regional kurang kuat dibandingkan Indonesia. Itu menunjukkan langkah aktual bagi Indonesia untuk membantu, tetapi tidak dengan Uighur," demikian hasil analisis IPAC.
Selain soal hubungan luar negeri, IPAC menuturkan politik domestik juga sedikit banyak menghipnotis keengganan Jokowi untuk bersikap vokal terhadap gosip Uighur.
"Mengambil langkah vokal dalam gosip ini hanya akan menciptakan (Jokowi) terlihat mengalah terhadap kelompok Islam sayap kanan (yang mendukung Prabowo)," demikian kesimpulan IPAC.
Selama ini hanya Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menyatakan menentang pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Namun, beliau juga tidak sanggup bergerak terlampau jauh alasannya ialah menganggap hal itu ialah duduk masalah dalam negeri China.
Dugaan penindasan terhadap suku Uighur di Xinjiang diangkat sehabis laporan kelompok pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM), Amnesty International, pada September 2018 melaporkan pemerintah China menahan sekitar 1 juta orang etnis minoritas tersebut di penampungan layaknya kamp konsentrasi.
Di sana, para tahanan dilaporkan didoktrin biar mengamalkan ideologi komunis dan menanggalkan identitas kesukuan mereka. Berdasarkan kesaksian sejumlah warga Xinjiang, abdnegara China melaksanakan penahanan secara otoriter semenjak 2014 silam. [CNNIndonesia]
sumber PORTAL ISLAM